Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam buku Pulic Health : Power, Empowerment and Professional Practice, Glenn Laverack (2005) mengungkap beberapa prinsip pemberdayaan yag dilakukan oleh Bank Dunia antara lain :

1. proyek pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan partisipasi multisektor berbasis masyarakat, memperbaiki akses informasi untuk masyarakat dan peningkatan kapasitas organisasi lokal.
2. mengubah pola pikir, menggeser indikator keberhasilan proyek dari indikator input ke indikator outcome
3. Desentralisasi fokus pada penguatan masyarakat dan partisipasi untuk melakukan perencanaan, alokasi anggaran, dan pembuatan peraturan.

Sedangkan menurut Najiati dkk (2005), terdapat 4 prinsip pemberdayaan antara lain :

1. Kesetaraan : Masyarakat dan lembaga yang melakukan program pemberdayaan dalam kedudukan yang setara. Sehingga memungkinkan untuk mengembangkan proses belajar dengan berbagi pengalaman, pengetahuan serta keahlian satu sama lain. 
2. Partisipasi : Menstimulasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif sehingga program direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan.
3. Keswadayaan / Kemandirian : Mengedepankan kemampuan masyarakat daripada mengandalkan bantuan pihak lain, sehingga semua potensi digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari pihak luar yang bersifat materil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru bersifat melemahkan tingkat keswadayaannya.
4. Berkelanjutan : Keberlanjutan program pemberdayaan perlu dirancang sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Secara perlahan, peran masyarakat akan semakin membesar sehingga mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Selain itu, Rubin (dalam Sumaryadi 2005) mengemukakan 5 prinsip dasar pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam kegiatan yang dikelolanya, sehingga keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan lain.
2. Selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. 
3. Kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan fisik,
4. Harus dapat memaksimalkan sumber daya khususnya pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun lainnya
5. Pemberdayaan harus berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro

Dari ketiga ahli diatas, dapat disimpulkan beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. Partisipasi masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi; 
2. Keterlibatan dan kerjasama multisektor berbasis masyarakat;
3. Informasi dan edukasi kepada masyarakat (mengubah pola pikir dan meningkatkan kapasitas masyarakat) demi keberlanjutan program;
4. Desentralisasi lebih pada penguatan partisipasi masyarakat;
5. Kesetaraan untuk mengembangkan proses belajar (tukar pengalaman dan keahlian);
6. Memaksimalkan dan menumbuhkan potensi lokal masyarakat sebagai modal dasar pemberdayaan;
7. Pemberdayaan dapat menghubungkan antara kepentingan makro dengan kepentingan mikro di masyarakat.

Daftar Pustaka

Laverack, Glenn. 2005, Public Health : Power, Empowerment and Professional Practice, New York: Palgrave Macmillan 

Sumber : Najiati, Sri, dkk.2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Bogor : Wetlands International 

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama